Ahok dan Kebebasan - Aru Elgete

Breaking

Kamis, 24 Januari 2019

Ahok dan Kebebasan


Saat mengurus administrasi pembebasan. Sumber: Instagram/BTP

Kalau tidak menuai 'kehebohan', itu namanya bukan Ahok. Bayangkan saja, sejak awal sepak terjangnya di dunia politik, dia selalu menuai kontroversi. Kehadirannya selalu menjadi sorotan, berita hangat.

Sejak terjerat kasus penodaan agama, proses pengadilannya, bahkan selama berada di penjara, dan ketika dia mau bebas, nyaris menjadi topik yang selalu panas untuk diikuti.

Akhirnya, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok (sekarang, BTP) bebas pada 24 Januari 2019 setelah menjalani masa hukuman di penjara selama satu tahun dan delapan bulan lima belas hari, dari penjara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. 

Tepat tanggal 9 Mei di 2017, dia mulai menjalani hukuman sebagai konsekuensi dari keputusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ahok terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Sebuah tanya sederhana menjadi menarik untuk diajukan di ruang publik, yaitu sesungguhnya apa makna kebebasan Ahok dari penjara?

Dipastikan semua orang bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan ini. Baik yang positif, negatif, atau bahkan jawaban yang kontroversial pun sangat mungkin muncul.

Menarik, karena sosok pribadi Ahok memang menarik. Hampir semua yang dimiliki dan dialami Ahok menarik untuk diuraikan. Bahkan, menjadi referensi dalam dunia politik, sosial, keagamaan, kepemimpinan, pemerintahan, dan birokrasi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sosok Ahok menjadi inspirasi banyak orang, tidak saja di negeri ini, tetapi juga di dunia internasional.

Kebebasan Berpendapat

Salah satu indikator yang sangat mendasar bagi sebuah negeri yang merdeka adalah kebebasan dalam mengemukakan pendapat, tanpa merasa terancam. Peristiwa yang dialami Ahok, akibat kesalahan fatal dalam berpendapat tentang agama, mengantarkan dia menjadi seorang pesakitan.

Namun kejadian ini telah menimbulkan ketakutan yang sangat besar dikalangan publik ketika mengemukakan pendapatnya. Karena sangat mungkin menyinggung dan menista keyakinan dan kepercayaan tertentu. Walaupun sesungguhnya tidak bermaksud untuk itu.

Apabila publik merasa ketakutan untuk bebas berpendapat, lalu menjadi pertanyaan mendasar; seberapa jauh negeri ini telah merdeka dalam bersuara dan mengemukakan pendapatnya di depan publik?

Menjadi traumatis, ketika masa orde baru selama 32 tahun, kebebasan berpendapat ini menjadi sesuatu yang masih langka. Sejak reformasi, ada euforia yang luar biasa ketika kebebasan itu menjadi lepas sama sekali. Lalu, peristiwa Ahok seakan ada kemunduran untuk kembali pada masa yang lalu.

"Jadi buat saya kemerdekaan yang hakiki itu kemerdekaan manusia bisa menyuarakan kebenaran tanpa diancam. Tanpa ditindak. Sesuai undang-undang," kata Ahok

Kepatuhan pada Hukum

Apa jadinya sebuah negara tanpa penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jawabannya adalah kekacauan, kemunduran, premanisme, dan adu jotos.

Menjadi pimpinan atau aparat birokrasi yang menjadi contoh penegakan hukum dan aturan tidaklah mudah, terutama ditengah-tengah sistem korup, yang semua orang berusaha memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Sejak menjadi wakil gubernur dan kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, Ahok telah mempertontonkan bagaimana agar semua ketentuan yang berlaku, dikawal secara konsisten. Mulai dari hal-hal yang kecil bahkan sepele, hingga pada hal-hal besar. Mulai dari menertibkan sejumlah area parkir yang selalu dibawah kendali premanisme, hingga penyusunan RAPB-D DKI di ruangan para legislatif.

Sesungguhnya, negeri ini kaya akan semua aturan dan hukum yang mengatur birokrasi dan pemerintahan, tetapi sangat lemah dalam melakukannya dengan benar dan konsisten. Itu sebabnya, kemajuan yang ditargetkan agar negeri ini bisa melaju dengan kencang menjadi negara maju sangat lambat, atau bahkan berjalan di tempat saja.

Pemimpin Ksatria

Tidak banyak pemimpin yang memiliki jiwa ksatria dalam menjalankan tupoksinya, terutama dalam pengambilan keputusan. Banyak pemimpin yang tampil sekadar boneka saja; dalam pengertian menjalankan tupoksinya hanya sesuai dengan SOP yang ada. Di luar itu, tidak berani mengambil risiko, bahkan cenderung berkompromi.

Seorang Ahok menjalankan semua ketentuan dan regulasi yang ada, bahkan lebih dari yang tertuang secara tertulis, tetapi implementasi yang menopang kepentingan publiknya, dan mengesampingkan kepentingan pribadinya.

Suatu ketika, Presiden Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu jauh lebih berani dalam memutuskan upah minimum provinsi, ketimbang Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini; Anies Baswedan-entah.

Pernyataan Iqbal ini tidaklah berlebihan kalau melihat bagaimana kiprah Ahok selama memimpin DKI. Sangat menonjol bagaimana Ahok memimpin serta mengambil keputusan dengan cepat, tepat dan efisien tanpa menunggu berlama-lama. Bahkan di lapangan sekalipun, dia mampu membuat keputusan-keputusan strategis yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakatnya.

Publik banyak menyaksikan bagaimana seorang Gubernur DKI Jakarta, Ahok, tidak mengambil apa yang bukan haknya. Bahkan yang menjadi haknya sekalipun tidak diambilnya secara semena-mena, seperti pemanfaatan dana taktis sebagai seorang gubernur.

Ahok pembuka tabir kebenaran dan keadilan publik

Ketika menjabat sebagai seorang gubernur, ada banyak hal yang baru diketahui lpublik secara terang benderang tentang berbagai hal dalam pengelolaan birokrasi dan pemerintahan DKI.

Ada banyak penyimpangan dan penyelewangan yang selama ini, bertahun-tahun berjalan tidak diketahui publik. Maka dengan gaya manajemen Ahok yang sangat terbuka, publik tahu dan paham dengan baik.

Sebagai contoh yang bagus adalah pembangunan simpang susun semanggi, yang anggarannya sekitar Rp 350 miliar, tidak dibiayai APBD DKI, tetapi dari sumber jasa pemanfaatan ruang dan pembangunan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta.

Bila semua pimpinan dan kepala daerah pemerintahan memiliki sikap yang benar dan adil, maka kesejehteraan dan keadilan akan menjadi milik dari masyarakat di negeri ini. Dan tentu saja akan menjadi fondasi yang kuat agar republik ini cepat maju menyamai negara-negara maju lainnya.

Ahok sebagai Referensi Politik 

Kiprah seorang Ahok dalam dunia politik negeri ini telah menambah ruang referensi untuk sebuah perubahan dan kemajuan yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh Indonesia menuju level yang lebih tinggi dan lebih maju, agar menjadi negara yang maju.

Sebab, salah satu persyaratan dasar agar menuju level yang lebih tinggi adalah hadirnya banyak sosok yang mampu membuat perubahan itu.

Sosok seorang Ahok telah memberikan acuan bahwa kompetensi seorang politikus untuk membawa perubahan itu jauh lebih baik dan utama dari hal-hal yang lain. Sebuah aliran politik bisa saja tidak besar, tetapi ketika seorang yang memiliki kompetensi yang kuat, maka perubahan bisa diwujudkan dengan mudah melalui instrument politik yang tersedia.

Hal itu tentu menjadi pembelajaran bagi dunia politik Indonesia, agar mendidik dan mempersiapkan kader-kader untuk menjadi pemimpin yang bisa membawa perubahan yang mendasar bagi sebagai negeri.

Pertanyaan yang terus menggoda dan menjadi teka-teki besar adalah kemana arah kiprah politik seorang Ahok? 

Banyak yang meramalkan bahwa Ahok tidak terjun lagi atau rehat sebenatar dari dunia politik, tetapi banyak juga yang memprediksi akan terjun habis. Mengapa pertanyaan ini menjadi menarik? Karena sesungguhnya, sosok seperti Ahok diakui masih langka, dan tentu saja dibutuhkan oleh banyak partai dan juga publik menghendaki.

Dalam pemahaman akademik, sangat mungkin Ahok memasuki kembali dunia politik. Alasan yang sangat kuat adalah karena secara statistik dunia Ahok adalah dunia politik, dan investasinya untuk dunia politik sangatlah besar, disamping tuntutan kehadiran seorang Ahok bagi perubahan dunia politik di republik ini. 

Walaupun demikian, mulai hari ini akan menjadi momen-momen penting untuk melihat kembali arah dari kiprah politik seorang Ahok!


(Yupiter Gulo, Kompasianer)