Teladan Kenabian Seorang Jokowi

Jokowi menjenguk Ustadz Arifin Ilham, di RSCM Jakarta

Jokowi Dodo, nabikah dia? Jelas, bukan. Jauh api dari panggang. Dia hanya seorang alit (kecil), wong cilik. Akar dan batang darahnya bukan siapa-siapa.

Allah 'Isra Mikrajkan' dari pedagang mebel, jadi Walikota Solo dua periode, Gubernur DKI Jakarta secara singkat dan 'mikraj' sebagai Presiden RI.

Benar, dia seorang biasa. Tidak lahir dari keluarga elit, darah biru, dan bangsawan. Juga bukan dari Brahma, romo, bikhu, rabi, kiai, ustadz, atau tokoh agama apa pun. Bukan dari dinasti politik apa dan siapa pun dari sejarah politik Indonesia seperti orang kebanyakan. 

Hanya Allah-lah yang kuasa menjalankan pengabdian dan dedikasinya pada umat juga bangsa. Darahnya bukan Soekarno yang proklamator itu. Juga bukan Soeharto yang hebat itu. Bukan siapa-siapa.

Mari lihat kerja, karya, dan amal-amalnya. Sangat jelas dan faktual. Kita, pendukung dan pembencinya pun menikmati itu. 

Mari kita lihat jiwa agungnya. Air bah caci maki, dengki, fitnah menghujam dirinya. Dia tetap bekerja, ikhtiar, dan berdoa untuk kemajuan bangsa. Saat berbagai kalimat kasar, busuk, dan kotor menimpa, ia lapangkan jiwanya.

Serupa samudera ditelannya. Termasuk orang dalam foto di depan dirinya. Ia menjenguknya. Senyum lepas padanya. Duduk takzim dihadapan sang pencelanya. Menghormati perisak dirinya. Pelabel buruk pada dirinya. Jokowi datang, memanjatkan doa bagi kesembuhannya. 

Mari lihat tauladan yang dihadirkannya. Sabar, ikhlas, lapang hati, tenang, santun, dan terukur bahasanya. Mari lihat 'sunnah hasanah' selama dapat amanah sebagai the number one.

Anaknya jualan martabak dan pisang. Ada yang mau jadi Aparatur Sipil Negara (ASN), gagal mencapainya. Ia bersih dan membersihkan orang-orang dekatnya. Ia tidak tergoda dan kemaruk harta yang bukan haknya. Justru yang ada bagaimana memajukan bangsa dan memakmurkan rakyat. 

Dia bukan tukang sulap yang mampu merombak gubuk jadi istana. Ia tidak punya tongkat Nirmala yang bimsalabim. Bukan juga kisah 1001 malam. Bangsa ini ratusan suku dan agama. Tumpukan sejarah, mental, hutang, sengketa agama dan politik diwarisinya. Dia sudah memulai menata dan mencuci piring pesta-pesta rezim sebelumnya. 

Itu akhlak sempurna seorang muslim. Moral luhur kenabian. Tak mampu melakukannya kecuali sang pemilik jiwa besar. Kita hanya pernah membacanya dalam kisah-kisah kenabian; perilaku orang-orang suci dalam agama-agama. Jiwa-jiwa yang kuasa menanggalkan ego, gengsi dan amarah. 

Dia, Joko Widodo. Presiden RI. Dan, Ustadz Arifin Ilham semoga sehat afiat bugar kembali. Ya Allah, anta al-syafii la syifa'a illa minka. Fasyfiihi syifaan kamilan.

(Mohammad Monib)

Sudahkah Kalian Nge-Share Info Hoaks Hari Ini?

Sumber gambar: indoprogress.com

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin seorang keji nan bengis berhasil dibangun dari berita palsu (hoaks). Di hari-hari awal pasca Gerakan 30 September merupakan periode krusial sejarah palsu diciptakan.

Pada periode itu, narasi tentang para jenderal yang dimutilasi oleh Gerwani berkembang. Hasil visum dokter yang mengautopsi jenazah, membuktikan bahwa itu hoaks.

Kenyataannya, sebagian besar jenderal tewas ditembak sebelum dikubur di Lubang Buaya. Namun, masyarakat ketika itu terlanjur termakan hoaks yang diciptakan Soeharto. 

Menurut Peneliti Senior Lembaga Studi Pers dan Pengembangunan, Ignatius Haryanto, surat kabar menjadi media utama tersebarnya hoaks itu. 

Selama hampir sepekan, 1-6 Oktober 1965, TNI Angkatan Darat melarang penerbitan semua surat kabar, kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Keduanya lalu memonopoli pemberitaan terkait G30S.

Dari koran-koran itulah, dimulai propaganda negatif terkait Gerwani. Hoaks di masa orde baru diproduksi dalam rangka mendukung rezim. Hoaks kemudian berubah menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan Soeharto yang baru terbentuk.

Propaganda negatif itu lantas mengakar sangat dalam di benak masyarakat semasa rezim Soeharto. Bahkan, hampir semua hal yang berkaitan atau berbau dengan komunisme menjadi tabu dan terlarang. 

Dari hoaks itulah, orde baru kemudian membuat berbagai aturan yang diskriminatif dan represif terhadap orang-orang yang dianggap terlibat PKI.

Hoaks orde baru berkelindan dengan pengekangan kebebasan pers. Namun, hegemoni media ala orde baru itu tumbang seiring bergulirnya reformasi pada 1998. Kebebasan pers kemudian berkembang, tapi rupanya hoaks tetap menjadi persoalan.

Hanya bedanya, jika semula hoaks dimanfaatkan rezim Soeharto untuk mendukung kekuasaannya, yang terjadi kini justru sebaliknya. Saat ini, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, masyarakat bisa dengan mudah membuat dan menyebarkan informasi.

Karenanya, bisa dikatakan dan sangat bisa diucapkan bahwa hoaks dewasa ini cenderung digunakan atau dimanfaatkan untuk merongrong rezim yang sah secara konstitusional.

Salah satu dari sekian banyak hoaks yang digunakan untuk menjatuhkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah munculnya isu pekerja imigran dari Tiongkok. Kemudian muncul seruan, 'pengangguran tambah banyak karena tenaga kerja cina malah didatangkan'.

Seruan itu disebarkan dengan sangat massif di media sosial, sebuah ruang di mana generasi muda di era revolusi industri keempat 'nongkrong'. Akhirnya, anak-anak yang tak paham sejarah, yang malas bekerja, dan tidak punya keahlian apa pun termakan isu hoaks tersebut. Miris.

Tak hanya itu, seruan tersebut dibumbui dengan hoaks soal masuknya sepuluh juta tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia. Ironisnya, masyarakat sangat dengan mudah percaya. Padahal, validitas data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Inilah pentingnya kita untuk terus menggiatkan gerakan melek literasi, agar tidak mudah termakan isu hoaks yang cenderung provokatif dan propagandis, dan kemudian berpotensi memecah belah persatuan bangsa Indonesia.

Lagi saya katakan, berita-berita hoaks itu kini disebarkan melalui media sosial dan disalurkan ke aplikasi chatting. Secara umum, berita hoaks mudah dipercaya dan kemudian disebar (meski baru hanya membaca judul) karena dekat secara emosional, dan praktis dibuat berhubungan dengan preferensi pribadi pembaca.

Contoh misalnya, isu SARA yang digunakan untuk mematahkan kampanye Basuki Tjahaya Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta lalu.

Seluruh pencapaian Ahok-Djarot dimentahkan dengan seruan 'kalau pilih Ahok masuk neraka' atau 'Ahok penista agama'. Sebab, isu agama adalah pemantik yang paling efektif dalam memancing emosi masyarakat muslim.

Sekadar mengabarkan, Ahok akan bebas dari masa hukumannya pada 24 Januari mendatang. 

Nah, penggunaan isu SARA dan komunisme itu berpotensi bakal terus dipakai untuk kampanye-kampanye negatif. Kedua isu tersebut terbukti tetap efektif hingga kini.

Karena itulah kemudian edukasi dan diskursus terkait literasi media yang baik agar masyarakat tidak kian termakan hoaks harus terus digiatkan.

Masyarakat harus selalu diingatkan untuk tetap kritis terhadap kredibilitas sumber berita. Di balik suatu media, terdapat kepentingan. Karena itu kita tidak bisa hanya kritis terhadap media arus utama, tetapi juga harus kritis kepada media non-arus utama.

Dan pada akhirnya, hoaks hanya membuat masyarakat menjadi bertambah ketakutan. Dampak paling parah yang ditimbulkan dari hoaks adalah pesimisme masyarakat untuk terus maju dan bersaing.

Bangsa kita, jika terus-menerus kalah oleh hoaks akan mengalami degradasi kekuatan karena yang bisa dilakukan hanyalah mengumpat, marah-marah, dan emosi yang tidak jelas sama sekali.

So, sudahkah kalian ngeshare berita hoaks hari ini? Jangan, ya. Bahaya.

Menjadi Aktivis Islam Politik, Teori dan Praktik (2-Habis)

Sumber gambar: tirto.id

Sejauh ini, gagasan Islam politik hanya menguat pada wilayah pembaruan pemikiran. Dimensi filosofis dari Islam, melulu menjadi perhatian paling besar para aktivisnya.

Sedang dua jalur lainnya, yakni reformasi politik dan transformasi sosial yang merupakan keutamaan dari politik (Islam) seolah redup. 

Saat kita menilai bahwa dimensi filosofis sebagai jantung persoalan utama, maka jelas akan mengurangi keotentikan dari Islam politik itu sendiri. Akibatnya, agenda Islam politik hanya sampai pada taraf kontemplatif semata.

Hal tersebut memang menjadi fakta, bahwa aspek filosofis pemikiran Islam belum sampai pada taraf kesepakatan bersama. Konsep sekularisasi (desakralisasi) Cak Nur, reaktualisasi Munawir, atau pun pribumisasi Islam milik Gus Dur, belum sepenuhnya dapat diterima oleh kalangan luas.

Padahal, yang dilakukan oleh para aktivis Islam ini merupakan, apa yang disebut Leonard Binder sebagai, 'perantara kultural'. Mereka adalah orang-orang yang mau berpikir bukan untuk diri pribadi atau generasinya sendiri saja. Akan tetapi, mereka berpikir untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Islam dan Negara

Secara filosofis, Islam dan Negara punya visi imperatif yang sama. Yakni, keadilan sosial. Prinsip-prinsipnya pun sangat mencerminkan kesesuaian di antara keduanya. Konsep monoteisme Islam adalah apa yang dikandung dalam sila pertama dalam ideologi negara.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah prinsip keutamaan dalam Islam. Kemudian ada persatuan (nasionalisme) serta penyelesaian masalah-masalah secara kemufakatan (demokrasi). Maka, menjadi sebuah kegagalan dalam berpikir jika sampai prinsip-prinsip yang dikandung Islam dan Negara tersebut dianggap saling menegasi.

Terlepas darinya, pembaruan pemikiran harus tetap diupayakan. Landasan filosofis apapun tetap harus dipandang sebagai akar yang mesti dituntaskan terlebih dahulu. Bahwa sikap reaksioner terhadap tindakan pembaharuan adalah ciri ketidakmampuan kita dalam berpikir. Bertindak tanpa pikiran berarti hendak menjadi manusia naif lagi banal (dangkal).

Anggaplah pemahaman secara prinsip di atas telah usai.

Selanjutnya, kita berpikir tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut harus direalisasikan. Di sinilah reformasi politik membentuk dirinya sebagai rangkaian lanjutan dari tinjauan di atas. Bahwa reformasi politik adalah langkah utama lainnya yang harus dilakukan aktivis politik Islam. Masuk dalam sistem (birokrasi) berarti hendak menjadi jembatan perwujudan ide-ide politik.

Giddens pernah bertutur bahwa sistem kerja kapitalisme itu ibarat mobil tronton. Ia melaju cepat, bebas hambatan, tanpa ada celah untuk menghentikannya. Menghadangnya secara vis-a-vis, jangankan hendak memperlambat lajunya, tindakan konyol seperti itu hanya akan menambah semangatnya untuk terus melaju dan melaju. Tak ada cara lain kecuali mengejarnya, terlibat, dan berusaha untuk mengambil-alih kemudi.

Dalam konteks reformasi politik, cara-cara seperti itulah yang harus dipraktikkan. Ikut dalam birokrasi, terlibat dalam mekanisme pengambilan keputusan, atau paling tidak mempengaruhinya, adalah cara paling mutakhir yang sangat relevan dalam dunia modern dewasa ini.

Sayangnya, kebanyakan yang terlibat dalam birokrasi, mereka yang terlanjur menyeburkan diri ke dalam praktik politik, umumnya mengkhianati cita-cita politiknya sendiri.

Mereka yang awalnya diharapkan sebagai jembatan perantara untuk membawa serta kepentingan umum, pada akhirnya hanya mampu mewujud sebagai pelacur-pelacur politik. Maka tak heran ketika banyak pihak yang menilai politik sebagai sesuatu yang kotor.

"Tai kucing!" kata Soe Hok Gie.

Baca juga: Menjadi Aktivis Islam Politik (1)

Meski demikian, inilah awal bagi kita untuk memulai. Kompromi politik harus kita maknai dalam kerangka fungsinya. Sejauh ia mendatangkan manfaat positif, semisal pengembangan demokratisasi atau keadilan sosial, tentu tidak ada salahnya untuk kita berlaku demikian. Pragmatisme selamanya tidak bernuansa negatif.

Membangun jembatan berarti hendak mencapai suatu tujuan. Tujuan Islam politik, juga tujuan politik secara esensi, adalah kebebasan. Pada ranah inilah transformasi sosial harus digiatkan. Bahwa visi yang harus politik Islam tempuh tiada lain adalah kemaslahatan untuk sekalian umat.

Sementara kemaslahatan hanya akan terwujud jika manusia-manusianya hidup dalam kondisi kebebasan. Berpikir secara otonom, kritis dan kreatif, serta bertindak tanpa tekanan. Itulah masyarakat yang islami.

Ya, transformasi sosial bertitik tekan pada pembangunan basis sosial. Hal ini tentu tidak sah jika kita maknai sebagai pembangunan sebuah oposisi, apalagi atas Negara.

Upaya tersebut semata-mata adalah upaya untuk membangun infrastruktur yang kuat. Bahkan, upaya pembangunan basis politik yang sesungguhnya ada pada tingkat akar rumput.

Bukankah dengan keberadaan basis semacam ini adalah penopang lahir dan berkembangnya suatu sistem politik yang demokratis: berkemanusiaan dan berkeadilan?

Inilah cita-cita otentik dari Islam yang harus kita camkan! Selamat berpikir. Selamat menjadi aktivis Islam politik.

(Maman Suratman)